Fahmi Akui Program Sertifikat Tanah Di Tanimbar Terkendala Peta Kawasan

Saumlaki, Tanimbar, Kompas86com.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar (BPN Keptan) , Fahmi mengatakan bahwa masalah mendasar dalam program sertifikat tanah di negeri bertajuk Bumi Duan Lolat selama ini adalah peta. Berdasarkan peta, sebagian besar tanah di Keptan masuk dalam kategori Kawasan Hutan (KH). Hal ini seringkali merepotkan BPN Keptan pada saat melaksanakan program PTSL yaitu, program sertifikat tanah secara gratis dengan dana dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat di desa-desa atau yang dikenal dengan istilah PRONA, ucap Fahmi kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa 30/11/2021.

Dijelaskan, banyak terjadi dalam satu desa ada sebagian wilayah masuk Kawasan Hutan dan ada sebagian yang tidak. Areal yang masuk kawasan hutan tidak bisa disertifikat tanahnya. Akibatnya, BPN tidak bisa memaksimalkan target sertifikasi tanah di suatu desa secara gratis melalui PRONA. Selain itu, kami juga berhadapan dengan komplain dari masyarakat yang mempertanyakan mengapa sebagaian dari mereka di desa bisa dapat sertifikat tanah sementara yang lain tidak bisa. Soalnya kembali pada kategori tanah sesuai peta kawasan, ungkapnya.

Dikatakan, mengeluarkan areal tanah dari peta kawasan hutan guna memudahkan masyarakat Tanimbar mendapat sertifikat tanah, kata Fahmi, sedang dalam proses (on process). Diprioritaskan areal tanah yang diatasnya telah dibangun pemukiman masyarakat atau kampung serta tempat-tempat usaha masyarakat yang sudah dibangun. Terget-target tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dan untuk maksud itu, BPN sedang mejalin kerja sama yang sangat baik dengan perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di Keptan.

Permintaan perubahan peta kawasan hutan belum bisa dalam jumlah banyak dan berlebihan. Sesuai kebutuhan dan berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini Bupati Petrus Fatlolon, SH, MH relatif akan dipenuhi oleh BPKH. Karena permintaan perubahan peta kawasan ini akan diproses sampai ke Kementerian. Dan hal tersebut setelah proses di Provinsi, disahkan oleh Gubernur Maluku dan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) perubahan peta kawasan hutan. Apabila SK tersebut sudah keluar, BPN tidak mengalami halangan dalam membuat sertifikat tanah. Dan hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat Tanimbar, terang Fahmi.

Ditambahkan bahwa dengan memiliki sertifikat tanah, masyarakat Tanimbar bisa mengajukan pinjaman di Bank dengan anggunan sertifikat tersebut bagi modal usaha. Sebab selama ini, dirinya sangat menyayangkan jika masyarakat yang punya tanah dan ingin sertifikat tanahnya menjadi jaminan di bank dalam proses pinjaman uang bagi usaha, namun ternyata tidak bisa melakukannya. Hal ini sangat berdampak bagi roda perekonomian yang tidak bisa berputar. Faktornya hanya masalah peta. Sayang sekali masyarakat apabila mereka jadikan anggunan di bank hanya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, nilai pinjamannya akan rendah. Béda kalau mereka lakukan pinjaman di bank dengan memakai sertifikat tanah pasti lebih tinggi, tegasnya.
Anis Labobar

Category: Uncategorized
author
No Response

Leave a reply "Fahmi Akui Program Sertifikat Tanah Di Tanimbar Terkendala Peta Kawasan"