Sidang Lanjutan Tentang Penetapan UMK Kabupaten/Kota Di Seluruh Provinsi Jawa Barat

example banner

Bandung, Jabar, Kompas86.com - Sidang Lanjutan perkara Nomor 11/G/2022 PTUN Bandung terkait SK Gubernur Nomor 561/Kep 732.Kesra/ 2021 tentang penetapan UMK Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat Dan pada saat ini dengan sidang pembuktian dari saksi ahli penggugat.

Bertempat di Gedung sidang PTUN Jalan Diponegoro Nomor. 34 Bandung di mulai sekira pukul 10.00: WIB pada Hari Kamis, 12 Mei 2022 . 

 

Adapun yang hadir pada sidang perkara gugatan UMP/UMK pihak penggugat menghadirkan Saksi Ahli Feri Amsari.,SH., MH., LLM, Beliau selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta Perwakilan Dari SPSI DPD Jawa Barat, Perwakilan FSPMI DPD Jawa Barat dan Aliansi Buruh Garut yang di wakili oleh Dadan Darus Alamsyah sebagai Ketua SPJM, Yudi Dirhamsyah Sebagai Ketua GPM, Budi Mochamad Fajar Sebagai Pembina SBCSI Kasbi Garut , Dasep Maulana Yusuf sebagai Wakil ketua SPRG, Ajeng sebagai Sekertaris Aliansi Buruh Garut dan Ketua Umum FSPG Moch Rifki.

 

Dari keterangan saksi ahli tadi di sebutkan bawa terkait dengan Amar putusan Mahkamah Konstitusi dan berkaitan dengan putusan inkonstitusional bersyarat dan poin-poin yang tercakup dalam Amar putusan tersebut.

 

Pada intinya menurut saksi ahli tadi bahwa pemerintah baik itu putusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini harusnya tidak mengunakan peraturan pelaksana undang-undang yaitu PP 36 Tahun 2021 yang terkait dengan pengupahan yang memang menjadi pengaturan pelaksana Undang-undang Cipta Kerja yang Amar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan itu Inkonstitusional bersyarat.

 

Moch Rifki selaku Ketua Umum FSPG menyampaikan kepada awak media tadi juga dipertanyakan oleh Hakim anggota terkait dalam pengupahan yang merupakan strategi nasional yang di tanyakan ke saksi ahli, serta dijelaskan pula menurut saksi ahli bahwa undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law itu harus di tunda dulu." Ujarnya.

 

Mengenai keputusan Inkonstitusional bersyarat itu saksi ahli menjelaskan pula bahwa secara Formil Undang-undang Cipta Kerja Omnibus law harus di perbaiki dan untuk mengisi kekosongan tersebut peraturan-peraturan pelaksana yang sudah ada itu terutama yang berkaitan dengan Inkonstitusional itu harus di tunda dulu dan kembali ke peraturan yang lama itu penjelasan menurut dari saksi ahli tentang pengupahan."Terang Moch Rifki.

 

Lanjut Budi Mochamad Fajar selaku pembina SBCSI Kasbi Garut mengatakan agenda persidangan PTUN Bandung terkait dengan perkara gugatan terhadap SK Gubernur tentang penetapan upah Tahun 2022 yang di gugat oleh para unsur serikat yakni ada tiga unsur yang menggugat yaitu diataranya SPSI, FSPMI dan dari Aliansi Buruh Garut."Jelasnya.

 

Dalam persidangan kali ini menghadirkan ahli dari penggugat yaitu guru besar dari Universitas Andalas, memang sudah dijelaskan tadi juga terkait dengan konteks permasalahan Undang-undang Cipta Kerja sudah di gamblangkan yang mana seharusnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai mana amanat dari Undang-undang tentang pemerintahan, seharusnya pemerintah tunduk terhadap konstitusi dan peradilan, yang mana Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan Undang-undang Cipta Kerja tersebut Inkonstitusional bersyarat, jadi sudah jelas dan dalam menafsirkan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus secara utuh tidak boleh sepotong-sepotong atau dipenggal Amar putusan-nya, serta keseluruhan poin-perpoin harus dipahami secara seutuhnya, sehingga tidak ada lagi perdebatan terkait status dari Undang-undang Cipta Kerja tersebut, yang mana tadi sudah di jelaskan secara gamblang dan itu cukup membuat kami optimistis. Mudah-mudahan nanti Hakim juga bisa sependapat dengan apa yang di Utarakan oleh ahli.

 

Untuk itu mohon doanya dari seluruh pengurus beserta para anggota khususya yang berada di Kabupaten Garut dan umumnya yang berada di Provinsi Jawa Barat terhadap perkara ini, dan semoga hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan."Pungkas Budi Mochamad Fajar.***(DMY/Tata).

Category: News
author
No Response

Leave a reply "Sidang Lanjutan Tentang Penetapan UMK Kabupaten/Kota Di Seluruh Provinsi Jawa Barat"