Soal Batas Tanah Lauran, Kabyarat Dan Bomaki, Pemdes Lauran Siap Tempuh Jalur Hukum.

example banner

 

Editor : 06/05/22  --  

Saumlaki, Tanimbar, Kompas86.com.
Kepala desa Lauran kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Stanislaus Kenjapluan SE, geram bahkan bahkan menyatakan siap mengangkat masalah sengketa batas tanah antara desa Lauran, Bomaki dengan menempuh jalur hukum sebagai solusi untuk menghentikan pertikaian tersebut.

Penyataan kepala desa Lauran tersebut untuk melakukan upaya hukum melalui proses gugatan pada Pengadilan Negeri (PN) kelas II Saumlaki terhadap kepala desa Bomaki Virgilus Lamere yang telah melakukan penyerobotan terhadap hak petuanan desa Lauran yang terletak di areal Lembaga Pemasyarakatan Saumlaki kearah Perumahan pemda yang merupakan wilayah desa Lauran yang didasarkan pada fakta sejarah dan keputusan Pengadilan Negeri Tual tahun 1973 serta keputusan Kromen yang mengatakan wilayah tersebut adalah milik petuanan desa Lauran.

Dikatakan, desa Bomaki yang merupakan desa pemekaran dari desa induk Kabyarat Raya yang kala itu masih berstatus Dusun baru terbentuk pada tahun 1960 sedangkan desa Lauran sendiri adalah desa Adat yang sudah terbentuk sejak abad ke 17, bahkan wilayah desa Kabyarat sendiri merupakan wilayah pemberian desa Lauran berdasarkan hukum adat Duan Lolat (pela gandong) yang mengatakan bahwa desa Lauran adalah sebagai orang tua dan Kabyarat adalah sebagai anak yang masih diakui hingga saat ini, ungkap Kenjapluan.

Untuk itu demi untuk menghindari terjadinya bentrok yang melibatkan masyarakat kedua pihak, maka sebagai kepala desa Lauran telah mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum pada pengadilan negeri Saumlaki dengan mengajukan gugatan terhadap kedua desa Kabyarat dan Bomaki. Kami telah berkodinasi dengan tim yang telah dibentuk untuk hal dimaksud, dan dalam waktu dekat proses gugatan sudah dapat kami ajukan untuk segera disidangkan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terkat dengan batas tanah yang saat ini menjadi sengketa, tegas kades termuda ini.

Diakui bahwa, konflik yang terjadi sejak tahun 2010 telah dilakukan upaya mediasi baik dari pemerintah daerah melalui upaya pendekatan secara adat maupun upaya lainnya selalu mengalami kegagalan, sehingga satu satunya jalan untuk mengakhiri konflik tersebut adalah menempuh jalur hukum sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik berkepanjangan yang melibatkan masyarakat ketiga desa tersebut bahkan terjadinya hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di daerah ini, tukasnya.

Ditambahkan, terkait dengan batas wilayah petuanan desa Lauran dengan Bomaki, kepala desa Bomaki Virgilus Lamere dinilai gagal paham soal batas wilayah adat antara kedua desa bahkan dengan sengaja memprovokasi masyarakat untuk melakukan penyerobotan kedalam wilayah desa Lauran tanpa menyadari bahwa dusun Bomaki baru dimekarkan sebagai desa definitif pada masa pemerintahan Drs. Bitzael Silfester Temar (BST) sebagai Bupati, terang Kenjapluan.
(Agus Masela).

Category: Nasional
author
No Response

Leave a reply "Soal Batas Tanah Lauran, Kabyarat Dan Bomaki, Pemdes Lauran Siap Tempuh Jalur Hukum."