Fraksi Hanura Desak Pemda Serius Memperhatikan Pertumbuhan Ekonomi MBD.

example banner

Editor : 13/05/22  --  

Tiakur, Kab : MBD, Kompas86.com. Fraksi Hanura meminta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya (MBD) dengan tegas dan serius memperhatikan pertumbuhan ekonomi di daerah ini pasca pandemi Covid-19. Karena selama dua tahun terakhir ini kondisi ekonomi di semua Kecamatan di Kabupaten MBD sangat mempriantinkan sehingga dibutuhkan kebijakan yang tepat demi pemulihan ekonomi masyarakat,"tegas Ketua Fraksi Hanura DPRD Kabupaten MBD, Ayub Imblabla, saat membacakan kata akhir Fraksi Hanura pada Paripurna DPRD, Kamis (12/5) kemarin.

Dijelaskan, mencermati kondisi dan realita yang ada maka Fraksi kami berpendapat sebagai berikut, pertama sebelum Fraksi menyatakan sikap politik, perlu Pemda melalui Bupati memperhartikan dengan serius dalam hal menindaklanjuti dan melaksanakan Perda yang baru akan diminta persetujuan fraksi-fraksi disaat ini," ucapnya.

Faktanya dalam pelaksanaan OPD Dinas BPMD tidak mematuhi bahkan melaksanakan secara patuh dan melanggar Perda, contohnya Pengangkatan Pejabat Kepada Desa harus PNS, dan mengajak kaur dengan dalil apapun. Ini tidak ditoleransi dalam aturan khusus Perda nomor 08 Tahun 2017 pasal 82 ayat 2 dan pasal 83 ayat 1 dan 2, ujarnya.

Kedua, untuk desa-desa yang saat ini di Kabupaten MBD belum mempunyai Perda desa adat dan bukan desa adat, maka proses Pilkades di desa-desa yang pada umumnya selama ini berproses dan dilaksanakan secara demokrasi atau pemilihanya langsung patut berjalan dan dilakukan sesuai harapan dan kepentingan banyak masyarakat, bukan kelompok kecil masyarakat di desa, paparnya.

Ketiga, Pemda MBD melalui Bupati juga diminta menyiapkan Peraturan Bupati untuk segera menindaklanjuti sepuluh Perda yang telah disetujui fraksi-fraksi di DPRD saat ini. Keempat, terkait dengan Perda Tata Ruang, dimohon Pemda untuk memperhatikan zona dan area yang peruntuhkan sesuai lokasi dan dibangun tanpa memperhatikan tata ruang yang talah diatur.

Kelima, dia mengakui, Perda wajib yang telah ditetapkan harus disosialisasikan kepada masyarakat dan wajib dipatuhi pelaksanaanya dengan tidak ada pengecualian akibat dari tidak mengetahui peratuan-peratuan daerah yang talah dibuat di daerah ini. Selanjutnya, keenam, hampir semua OPD di Kabupaten MBD belum maksimal melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana teknis yang mestinya berperan aktif memperhatikan keluhan masyarakat. Disinyalir bahwa hingga kini, hampir semua OPD dalam lingkup Pemerintah Daerah MBD selalu santai serta acu tak acu terhadap keluhan masyarakat yang mengakibatkan mandeknya pelayanan publik.

"Olenya itu, kami minta Bupati dan Wakil Bupati agar tegas menindak OPD yang lambat serta acu terhadap keluhan masyarakat," desaknya.
Ketujuh, Fraksi juga meminta Bupati dan Wakil Bupati agar tegas dan serius memperhatikan pertumbuhan ekonomi di daerah ini pasca pandemi Covid-19. Pasalnya selama dua tahun terakhir ini kondisi ekonomi di semua Kecamatan di MBD sangat mempriantinkan sehingga dibutuhkan kebijakan yang tepat demi pemulihan ekonomi masyarakat, ungkapnya lagi.

Kedelapan, Fraksi Hanura meminta agar kiranya Peraturan-Peraturan Daerah yang sudah ada ini dapat dilaksanakan sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terjawab. Kesembilan, Fraksi Hanura mendorong Pemda MBD lebih khusus Badan Anggaran dan Aset Daerah agar segera mengalokasikan anggaran untuk mengaudit total BUMD sehingga dapat kita ketahui kepincangan yang terjadi di BUMD selama ini dan selanjutnya diatur agar BUMD dapat beroperasi kembali demi meningkatkan pundi-pundi pendapatan daerah kita.
(Ever Makupiola).

Category: Nasional
author
No Response

Leave a reply "Fraksi Hanura Desak Pemda Serius Memperhatikan Pertumbuhan Ekonomi MBD."