Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan menekankan bahwa tanah adat adalah milik bersama sesuai pengakuan MHA

foto : Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, dalam pertemuan dengan masyarakat hukum adat (MHA), menandatangani SK pengakuan dan perlindungan MHA, bertempat disopo rakyat rumah dinas bupati Tapanuli Utara/Ist/Julianto Tambunan.

 

Tapanuli Utara | Kompas86.com - Bupati mengatakan ," Hari ini saya, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, dalam pertemuan dengan masyarakat hukum adat (MHA), menandatangani SK pengakuan dan perlindungan MHA, bertempat disopo rakyat rumah dinas bupati Tapanuli Utara, Selasa (11/1/2022).

 

Menurut yang terjadi saat ini, dimana komunitas adad langsung pemohon ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ( KLHK ) Republik Indonesia.Pemerintah daerah bukannya tidak respon atas permintaan masyarakat atas tuntutan hutan adadnya, namun untuk mengakui komunitas harus melalui beberapa pentahapan.

Terbukti dengan mengikuti rapat pembahasan hasil indentifikasi dan verifikasi calon hutan adad di kabupaten Toba dan kabupaten Tapanuli Utara, hari Kamis 25/11/2021 bertempat di ruang rapat direktorat jenderal perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan ( KLKH ) yang di hadiri oleh saya bersama kepala dinas lingkungan hidup Tapanuli Utara.

 

Saya juga memandang bahwa masyarakat Tapanuli Utara yang mayoritas adalah petani, memerlukan lahan sebagai salah satu modal, agar petani dapat berdikari, dan inilah salah satu tujuan pendiri negara kesatuan republik Indonesia ini.

Menteri lingkungan hidup dalam mengalih fungsikan kawasan hutan negara menjadi hutan adad, maka pemerintah kabupaten Tapanuli Utara terlebih dahulu mengakui keberadaan MHA ini.

 

Hutan adad di kelola secara komunal berdasarkan aturan adad, dan hutan adad yang di maksud adalah wilayah berhutan sedangkan yang tidak ada hutannya akan ditetapkan sesuai dengan kegunaannya, setelah hutan adat di tetapkan.

 

MHA harus menyusun rencana pengelolaan hutan adat yang harus di ketahui, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mendapatkan persetuju penetapan pengelolaan hutan adat.

 

Kepala MHA yang telah di tetapkan, diharapkan dapat mengelola hutan adat secara Arif sesuai dengan ketentuan adat dan juga peraturan perundang undangan yang berlaku.

 

Tanah adat bukalah milik pribadi tetapi milik bersama, semoga ketiga MHA ini dapat terus berjalan dan semakin kuat, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat adatnya, di harapakan juga nantinya kegiatan pengelolaan hutan adat ini tidak menimbulkan konflik baik di antara sesama anggota MHA maupun dengan masyarakat sekitar dan juga pemerintah, nantinya pengelola hutan adat ini dapat bersanding dengan program program pemerintah lainnya, terutama mendukung program ketahan pangan.

 

Dalam kesempatan yang berharga ini, saya bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan menandatangani SK bupati tentang keputusan bupati Tapanuli Utara mengenai pengakuan dan perlindungan MHA tersebut diatas.

 

SK bupati ini memutuskan keberadaan MHA dan juga wilayah, dan SK tersebut menjadi dasar kementerian lingkungan hidup untuk menerbitkan penetapan hutan adat.

 

Adapun (tiga) masyarakat hukum adat MHA yang menerima SK bupati Tapanuli Utara yaitu, MHA bius hutaginjang desa hutaginjang kecamatan muara, MHA Nagasaribu siharbangan desa Pohan jae kecamatan siborong borong, dan MHA Aek Godang tornauli desa Dolok nauli kecamatan adiankoting, dan setiap MHA dihadiri perwakilan sebanyak 5 orang perkecamatan.**

 

(Julianto Tambunan SH).

Category: Daerah
author
Jurnalis Tak Pantang Menyerah Mengungkap Kasus Dengan Data Investasi Sesuai Fakta.
No Response

Leave a reply "Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan menekankan bahwa tanah adat adalah milik bersama sesuai pengakuan MHA"