Bantuan Pemerintah Di Jepara Terlambat Didistribusikan

Jepara Jateng-Kompas86.com

Kementrian Sosial (Kemensos) memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Jepara lantaran 6.967 bantuan pangan non tunai (BPNT) terlambat terdistribusi.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara, Edy Marwoto, mengatakan sebanyak 6.967 BPNT mestinya disalurkan maksimal pada 31 Desember 2021. Tetapi hingga waktu tersebut bantuan itu belum cair. Bahkan sebagian kartu belum teraktivasi.

"Jadi itu ada tambahan penerima BPNT. Masuknya program KKS PPKM (Kartu Kesejahteraan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Memang belum semua tersalurkan. Jumlahnya 6.967 paket," kata Edy di Jepara, Rabu, 5 Januari 2022.

Keterlambatan penyaluran bantuan itu lantaran sejumlah hal. Itu seperti data penerima bantuan tidak valid. Akibatnya petugas kesulitan menemukan warga penerima bantuan.

"Sejak kemarin sampai saat ini perwakilan dari Kemensos berada di Jepara untuk melakukan verifikasi dan vaidasi (verval) terkait bantuan tersebut," jelas Edy.

Saat ini Edy terus melakukan rekonsiliasi data tersebut. Pihaknya mencocokkan data dari Bank Himbara, Kemensos dan Dinsospermades.

“Jadi misalnya tadi malam kita rekonsiliasi data, lalu ditemukan penerimanya, besok paginya langsung disalurkan. Kita rekonsiliasi dua kecamatan dua kecamatan. Yang ditemukan orangnya dan bisa langsung mengambil,” ungkap Edy.

Dalam rekonsiliasi data itu, Kemensos memberikan waktu kepada Edy paling lambat 14 Januari 2022. Namun, Edy menargetkan akan rampung pada 12 Januari 2022.

Edy menyebut penerima bantuan tersebut akan menerima uang tunai senilai Rp200 ribu. Biasanya, penerima BPNT menerima bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok. "Khusus yang ini uang tunai. Tapi selanjutnya mereka terima sembako seperti yang lain," ujar Edy.

Pihaknya menambahkan saat ini jumlah penerima BPNT di Kota Ukir sekitar 138 ribu. Jumlah ini sudah termasuk dengan penambahan peserta KKS PPKM.

(Rud)

Category: Daerah
author
No Response

Leave a reply "Bantuan Pemerintah Di Jepara Terlambat Didistribusikan"